Malang (MAN 1 Kota Malang). Rabu, 7 Juli 2021 MAN 1 Kota Malang mengikuti FGD riset SBKU Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama dengan tema Identifikasi Faktor-faktor Pendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian Agama Republik Indonesia secara online melalui zoom meeting, yang dihadiri oleh Prof Dr. M. Arskal Salim GP (Kepala Puslitbang LK2M) dan Dr. Abjan (Koordinator Litbang Manajemen Organisasi). Sebagai narasumber, yaitu Dr. Kusumawati (Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), Komang Sri Marheni (Kepala Kemenag Kanwil Provinsi Bali), dan Drs. Nur Abadi, M.M.(Kepala Kemenag Yogyakarta). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Puslitbang LK2M, Prof Dr. M. Arskal Salim GP.

     Dalam FGD yang diikuti, dipaparkan berbagai bentuk pembaharuan, inovasi, dan layanan publik terkait penguatan zona integritas oleh beberapa birokrasi, yaitu Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kemenag Kanwil Provinsi Bali, dan Kemenag Yogyakarta. Harapannya para peserta, termasuk MAN 1 Kota Malang, mampu untuk mencontoh, mengadopsi, dan memodifikasi dari berbagai bentuk layanan publik yang dipaparkan oleh pemateri.

     Dr. Kusumawati (Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) mengatakan bahwa dalam penguatan Zona Integritas, kita harus mampu untuk melayani dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, seperti melakukan percepatan perluasan akses dan penyediaan layanan digital, termasuk dalam pelayanan publik. Beliau juga menambahkan bahwa kita harus selalu membangun komunikasi dengan pengguna layanan. Senada dengan hal tersebut, Ibu Komang Sri Marheni (Kepala Kemenag Kanwil Provinsi Bali) juga mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan publik, membangun team work yang solid, dan membangun bounding dengan pengguna layanan.

     Sebagai Pilot Project ZI 2022, MAN 1 Kota Malang sangat perlu memperkaya referensi untuk mempersiapkan diri dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani. Hal tersebut guna meningkatkan berbagai bentuk pelayanan publik yang mudah, cepat, ramah terhadap pengguna layanan, dan tentunya bebas korupsi. (Humas)